Desentralisasi dan Otonomi yang Luas

 Artikel ini ditulis terkait dengan pengamatan penulis tentang kemajuan ekonomi dan tantangan dari pembangunan yang dihadapi oleh negara seperti Indonesia. 

Dengan 17.000 pulau dan luas 1,9 juta km2, maka pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam mengelola negara. Suku dan budaya yang berbeda-beda, dengan span of control yang sangat luas, membuat kesulitan yang tinggi. 

Pada tahun 2000, RI pernah memiliki UU Otonomi Daerah yang masih dirasakan sangat terbatas. Terlebih lagi, raja-raja kecil di daerah juga tidak seluruhnya memiliki otoritas yang diperlukan untuk berhubungan dengan pihak luar (asing) maupun melakukan ekspor dan impor, perdagangan yang efektif. 

Padahal, daerah memiliki nilai-nilai atau value yang baik, yang tidak perlu tercemar oleh budaya korupsi dari pusat. Kehancuran negara-negara di masa lalu yang besar selalu bersumber dari korupsi dan vasal yang menggerogoti kas keuangan negara untuk kepentingan pribadi. 

Sebagai contoh, bagaimana hasil tambang dari suatu area seperti Kalimantan Timur yang pada tahun 2019 menyumbang 500 triliun rupiah dari oil & gas sendiri. Tetapi berapa APBD daerah Kalimantan Timur dengan penduduk 4,05 juta orang di tahun 2024? APBD nya hanya 5,91 Triliun Rupiah pada tahun 2025. Tentu ketimpangan ini membuat kesenjangan yang tinggi antara pusat (Jakarta) dan daerah. Urbanisasi terus berlangsung dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Hal ini membuat tekanan yang terus-menerus terhadap lingkungan dan kemampuan tanah untuk menghasilkan pangan bagi masyarakat. 

Bayangkan bila kita mengadakan referendum dan mengizinkan Banten untuk menjadi Kesultanan seperti Brunei. Banyak sekali hal yang bisa dicapai dengan membuat kooperasi antara Banten dengan Brunei dan Saudi, dengan mengikutsertakan Jepang dan Korea yang telah menginvestasikan uang dalam industri strategis di Cilegon. 

Novel-novel saya yang berikutnya akan menggambarkan cerita fiksi, bagaimana jika 2045, Banten atau Kalimantan Timur, dapat membebaskan diri dari gurita korupsi dan kolusi Jakarta.