Demokrasi dan Kepastian Hukum

Di republik indonesia, akhir-akhir ini, kita mendengar adanya vonis hukum yang tidak adil, dengan tujuan menyingkirkan lawan politik. Hal ini terjadi di tahun 1965-1967 juga, saat kudeta tahun 1965 akhirnya menyingkirkan banyak anggota Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang “diduga” terlibat G30S. Mahkamah Militer Luar Biasa terkesan merupakan pesanan yang meneruskan titipan Pak Harto untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. 

Di tahun 2025 terjadi lagi dengan pengadilan Tom Lembong, ex Menteri Perdagangan di era Jokowi tahun 2015. 

Baru-baru ini Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa ia ingin lebih “mengurangi” demokrasi dan lebih mengedepankan kemajuan ekonomi. Tanpa penegakan hukum yang lebih pasti, maka sudah pasti ketidak-adaan demokrasi akan mengedepankan tirani dan potensi penyelewengan keuangan negara. 

Tata kelola negara menjadi kurang transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga warga negara biasa tidak akan mendapatkan keadilan. Mereka malah akan dipinggirkan dan hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan akan mendapatkan kue pembangunan. 

Menurut pendapat penulis, semakin demokratis suatu negara, maka negara itu harus memiliki kepastian hukum. Saran saya, polisi dan jaksa, serta hakim itu bisa digaji 25 juta per bulan, tetapi bila ada dari mereka yang bertindak curang atau disogok, maka hukumannya dapat dipenalti tertinggi alias hukuman mati atau diasingkan seumur hidup di pulau terpencil. Bila mati pun, kuburan mereka ditandai dengan tanda khusus “Disini dikubur pengkhianat bangsa”. 

Dengan demikian pasti tidak akan ada aparat yang berani main curang. Begitu aja sih solusinya, pak presiden, jangan kualitas demokrasi kami dikurangi. Demokrasi berarti adanya partisipasti warga negara secara keseluruhan dengan hak yang sama di mata hukum. Sudah bagus, jangan dikurangi, jangan kembalikan negara kami menjadi negara otoriter, dimana penguasa bertindak semena-mena atas nama “kemajuan” atau “pembangunan” tapi mengorbankan hak-hak rakjat. 

Cibubur, 28 Juli 2025.